ArtikelKomplit.Com

ArtikelKomplit.com berbagi artikel ilmiah, artikel seputar dunia pendidikan, akademika, hukum, sasial, ekonomi, berita terbaru dan tips untuk blog

Hubungan NU dan Politik dengan Format Baru

ilustrasi : hubungan NU & Politik
Artikel Komplit - Persentuhan NU dengan politik dapat dikategorikan menjadi dua corak. Pertama, dalam bentuk institusional, formal, dan langsung. Kedua, dalam bentuk personal, tidak formal dan tidak langsung.

Sejarah politik NU secara monumental justru terjadi sejak 1984, ketika NU merumuskan kembali ke Khitah 1926 pada Muktamar Sitobondo. Inti khitah itu, pertama, NU tidak memiliki hubungan organisatoris dan berafiliasi dengan politik manapun.

Kedua, memberikan kebebasan kepada warganya berkiprah dalam politik. Kalangan pengamat menyebut gejala netral itu dengan istilah tidak terlibat dalam politik praktis. Artinya wilayah politik yang menjadi ranah permainan parpol yang memainkan fungsi-fungsi politik langsung dan formal.

Sejak 1984 itulah NU konsisten dalam mengambil jarak dengan partai politik, yang sering dikatakan pula sebagai sikap netral. Sejak itu pula muncul semacam keyakinan tertentu di kalangan elite dan warga NU bahwa NU tidak akan menjadi parpol, tidak mendirikan parpol dan tidak berafiliasi dengan partai mana pun.

Sikap netral itu hingga kini benar-benar tertanam kuat menjadi alam pikiran di kalangan NU sehingga dapat dikatakan sebagai ideologi politik atau budaya politik NU.

Ideologi atau budaya itu cocok dan memperoleh ruang yang subur pada Orba yang menempuh kebijakan depolitisasi dan deideologisasi yang memberikan kekhasan pada pragmatisme politik dan matinya kekuatan sosial politik di akar rumput yang memiliki basis ideologi.

Pada Pemilu 1999, NU melibatkan diri dalam arus reformasi dan hingga batas tertentu masuk suasana pesta pora politik. Orang-orang NU banyak masuk menjadi pengurus partai.  PKB termasuk partai yang banyak didukung elite dan anggota NU, meski secara kelembagaan NU tetap berada di jalur Khitah 1926 dan keputusan PBNU yang terbaru adanya pelarangan jabatan. Tapi, larangan itu masih belum sepenuhnya berlaku.

Namun, kini mulai terasa imbas dari tarikan percaturan politik praktis yang gempita itu. Tenaga-tenaga dan energi NU banyak terkuras ke parpol, pada saat yang sama NU pun diklaim sebagai identik dengan PKB, kendati secara kelembagaan tetap netral.

PKB sebagai bentuk dari pilihan politik KH Abdurrahman Wahid (mantan Ketua Umum PBNU) memang memiliki kaitan moral dan kesejarahan politik tertentu dengan NU, sehingga banyak warga dan elite NU mendukung PKB. Namun belakangan ini terdapat gejala yang kurang sehat di tubuh PKB dengan NU.

Pertama, di beberapa wilayah dan daerah basis NU muncul gejala, kader NU yang diandalkan untuk menduduki eksekutif kalah bersaing dengan kader partai lain. Kedua, PKB sering diklaim sebagai "anak emas" NU oleh beberapa kader NU yang tidak duduk di struktur NU, dalam arti kader NU yang menyalurkan aspirasinya ke partai lain selain PKB.

Ketiga, baik politikus PKB maupun NU sebagai organisasi mengesankan berjalan sendiri-sendiri. Keempat, berbeda sekali dengan tokoh PKB KH Abdurrahman Wahid, tampaknya politikus PKB tidak begitu menonjol sebagai politikus yang gagah berani dan cerdas dalam memainkan politik.

Gejala politik yang tidak sehat itu menimbulkan kesan seakan NU dimanfaatkan secara politik. Ibarat pepatah "habis manis sepah dibuang," NU hanya menjadi batu loncatan bagi kader politik yang tidak begitu bertautan dengan kepentingan NU. Politik semacam itu jelas tidak menguntungkan NU, umat dan bangsa karena elite politik partai lebih bermain politik pragmatis.

Karena itu, agaknya NU perlu menghitung ulang sikap toleransinya dalam memberikan saham bagi kader politiknya, sekaligus dalam memberikan ruang bagi massanya yang selama ini dijadikan konstituen utama partai politik. NU tidak boleh memberi peluang untuk dijadikan sebagai sapi perah politik parpol dan elite politik manapun, termasuk PKB.

NU tidak boleh lagi memberikan keringanan politik apa pun kepada partai politik manapun, lebih-lebih dengan harga murah dan bahkan gratis. Jika NU sendiri maupun umat dan bangsa tidak secara signifikan memperoleh keuntungan politik.

Anti Politik

NU dengan kembali ke Khitah 1926, tidak berarti antipolitik sebab pada dasarnya politik itu penting dan setiap pihak berkepentingan dengan politik. Jika NU menjauhi politik, maka NU selain tidak akan memperoleh banyak hal dari politik, bahkan boleh jadi akan menjadi objek politik pihak lain.

Juga hanya dijadikan sapi perah para politikus oportunis dan kekuatan-kekuatan politik di luar. NU pun terkesan tidak bertanggung jawab jika di satu pihak menjauhi tetapi pada saat yang sama ingin memperoleh keuntungan dari keputusan-keputusan politik dalam kehidupan nasional. Karena itu, NU harus memandang politik sebagai sesuatu yang wajar.

Khitah 1926 harus diartikan bahwa NU tidak akan pernah menjadi parpol, tidak mensubordinasikan dan mengidentikkan diri dengan parpol dan tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan politik.

Tetapi, khitah 1926 memberi keleluasaan kepada anggota NU untuk aktif di parpol dengan membawa misi NU dengan ketentuan tertentu dan secara kelembagaan memainkan fungsi sebagai kelompok kepentingan.

NU dengan fungsi kelompok kepentingan dapat memainkan kegiatan-kegiatan politik tidak langsung, yakni melalui fungsi-fungsi sebagai berikut:
  1. Memberikan masukan, dukungan, tekanan, kontrol dan protes terhadap kebijakan politik pemerintah agar menguntungkan dan sebaliknya tidak merugikan kepentingan NU sendiri, umat dan bangsa.
  2. Memberikan dukungan atau sebaliknya penentangan terhadap aktivitas politik yang dimainkan oleh partai-partai politik dengan kepentingan agar setiap parpol melaksanakan fungsinya sebagaimana mestinya dan mengutamakan kepentingan umat dan bangsa.
  3. Melaksanakan partisipasi politik baik konvensional maupun nonkonvensional yang berada dalam kerangka fungsi kelompok kepentingan seperti melakukan lobi, membuat mosi, dan kegiatan-kegiatan lainnya tanpa berambisi mendukung orang-orangnya di jabatan pemerintahan.
  4. Jika NU berkepentingan dengan jabatan-jabatan publik di pemerintahan maka fungsi itu dapat diamanatkan melalui parpol yang satu haluan dengan misi NU. Karena itu dalam kondisi tertentu tidak ada salahnya NU memberikan dukungan politik yang terbuka manakala hal itu benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.
  5. Pada situasi politik tertentu, yang penting NU dapat menyatakan sikap tegas terhadap pemerintah atau menyatakan sikap mendukung politik tanpa harus kehilangan jati diri seperti sikap dalam menghadapi reformasi 1998 di mana NU nyaris tidak begitu jelas dalam mengambil posisi.
  6. Melakukan koordinasi dan pengorganisasian terhadap kader politikus NU dari berbagai parpol untuk kepentingan misi NU dan kemaslahatan umat dan bangsa.
  7. Melaksanakan pendidikan politik yang bermoral dan beradab sebagai sumbangan pembangunan sistem politik yang demokratik dan berkeadaban. [ak]
Dimuat Suara Merdeka, 11 Mei 2002
http://achsinov.multiply.com/journal/item/18/Format_Baru_Hubungan_NU_dan_Politik?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem

Anda baru saja membaca artikel yang berkategori Artikel dengan judul Hubungan NU dan Politik dengan Format Baru. Jika kamu suka, jangan lupa like dan bagikan keteman-temanmu ya... By : ArtikelKomplit.Com
Ditulis oleh: Aryo Ardhi - Rabu, 22 Februari 2012

Belum ada komentar untuk "Hubungan NU dan Politik dengan Format Baru"

Poskan Komentar